ARH Dorong Pemkot Bekasi Tuntaskan Pembebasan Lahan TPU Perwira

TransparanNews, KOTA BEKASI — Anggota DPRD Kota Bekasi, Arief Rahman Hakim (ARH), menyoroti persoalan krusial terkait keterbatasan lahan pemakaman umum (TPU) di wilayah Kecamatan Bekasi Utara dan sekitarnya. Ia mendesak Pemerintah Kota Bekasi agar segera menyelesaikan proses pembebasan lahan TPU Perwira yang hingga kini masih terkendala oleh persoalan administrasi kepemilikan tanah.

Dalam kegiatan Reses III Tahun Anggaran 2025 yang digelar di wilayah Kelurahan Pejuang, ARH menjelaskan bahwa keluhan ini telah berulang kali disampaikan oleh warga dan tokoh masyarakat sejak tahun 2023. Saat itu, masyarakat mengadukan kondisi lahan pemakaman yang sudah penuh dan tidak lagi bisa digunakan untuk pemakaman baru.

“Warga di Pejuang dan Perwira sudah datang langsung ke DPRD dua tahun lalu. Aspirasi mereka sudah kami kawal. Pemerintah Kota sebenarnya sudah menyiapkan anggaran dan menunjuk lokasi baru di area sekitar PLN,” ungkap ARH.

Menurut ARH, anggaran yang disiapkan Pemkot Bekasi untuk pembebasan lahan pemakaman mencapai sekitar Rp8–9 miliar, dengan luas lahan sekitar dua hektare. Jika terealisasi, lokasi tersebut akan menjadi solusi untuk menampung kebutuhan pemakaman warga di kawasan utara Kota Bekasi yang saat ini sudah sangat padat.

“Di TPU Perwira sudah tidak ada ruang lagi untuk pemakaman baru. Masyarakat benar-benar kesulitan saat ada warga yang meninggal dunia. Jadi ini sudah sangat mendesak,” tegasnya.

Namun, lanjutnya, lahan yang ditunjuk tersebut masih atas nama pemilik lama yang sudah meninggal dunia, sementara sertifikat tanah belum dibalik nama kepada pemilik baru. Kondisi itu menyebabkan proses pembebasan lahan tidak dapat dilanjutkan hingga saat ini.

“Surat kepemilikan lahannya belum berubah. Ini yang jadi kendala besar, padahal masyarakat sudah menunggu lama. Kami berharap dalam waktu sebulan ini masih bisa dikejar agar pemerintah bisa segera mengambil alih lahan itu,” jelasnya.

Selain masalah lahan pemakaman, ARH juga menyoroti keluhan warga terkait perbaikan infrastruktur dan penanganan banjir, khususnya di wilayah Pejuang yang kerap terdampak luapan air saat musim hujan.

“Banyak warga yang mengeluhkan kondisi jalan dan drainase. Mereka trauma dengan banjir. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah agar segera dilakukan perbaikan saluran dan peningkatan infrastruktur lingkungan,” ujarnya.

Meski begitu, ARH mengapresiasi progres pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari aspirasi masyarakat selama tahun 2025.

“Kalau dilihat, realisasinya sudah cukup baik. Sekitar 80–90 persen aspirasi warga sudah dijalankan, terutama perbaikan jalan yang sempat tertunda karena agenda pilkada dan pemilu sebelumnya,” tuturnya.

ARH berharap, menjelang akhir tahun anggaran 2025, pemerintah daerah dapat segera menyelesaikan persoalan lahan makam dan infrastruktur dasar, agar masyarakat tidak lagi khawatir menghadapi situasi darurat, baik karena bencana maupun kebutuhan sosial lainnya.

“Pemerintah jangan diam di tempat. Persoalan ini harus segera dituntaskan. Bekasi butuh solusi cepat dan konkret,” pungkasnya. (ADV)