DPC PKB Kota Bekasi Sepakat, Syaiful Huda Jadi Nahkoda di DPW PKB Jawa Barat 

TransparanNews, KOTA BEKASI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bekasi menyatakan memberikan dukungan penuh terhadap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Barat, Syaiful Huda, kembali memimpin partai pada periode 2025–2030.

Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizki Topananda menyampaikan, dengah dukungan tersebut merupakan dari hasil evaluasi dan musyawarah internal DPC atas capaian signifikan Partai PKB di bawah kepemimpinan Ketua DPW PKB Syaiful Huda.

“Kami menilai kepemimpinan Pak Syaiful Huda sangat berhasil. Perolehan suara PKB di Pemilu 2024 meningkat tajam, baik di tingkat kota, provinsi, maupun DPR RI dari dapil Jawa Barat,” jelas Rizki usai acara Tasyakuran, Rabu (12/11/2025) malam hari.

Lebih lanjut, keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata efektivitas kepemimpinan Syaiful Huda dalam memperkuat struktur partai dan memperluas basis dukungan masyarakat.

“Karena itu, kami dari Kota Bekasi sepakat mendukung kembali beliau untuk menjabat sebagai Ketua DPW PKB Jawa Barat di periode 2025–2030,” tambah Rizki.

Dukungan DPC PKB Kota Bekasi terhadap Syaiful Huda disebut merupakan bentuk konsolidasi dan komitmen bersama untuk memperkuat soliditas partai menjelang agenda politik lima tahun ke depan.

Rizki mengungkapkan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB telah mensosialisasikan persiapan Musyawarah Wilayah (Muswil) yang akan digelar pada akhir November 2025. Forum tersebut akan menjadi wadah bagi para kader dari seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat untuk bermusyawarah menentukan program kerja sekaligus kepengurusan baru.

“Untuk teknis pelaksanaan dan lokasi Muswil masih dalam pembahasan. Dalam waktu dekat kami juga akan mengikuti rapat Zoom bersama DPW dan seluruh DPC se-Jawa Barat untuk membahas detail teknisnya,” ungkapnya.

Setelah Muswil selesai, agenda berikutnya adalah Musyawarah Cabang (Muscab) di tingkat DPC yang rencananya akan digelar pada awal tahun 2026.

“Muswil ini fokus pada struktur tingkat provinsi dulu. Setelah itu baru Muscab untuk kabupaten dan kota,” pungkasnya. (Rob)