Efisiensi Anggaran Jangan Korbankan Layanan Dasar, Anggota DPRD Bekasi Oloan Nababan Ingatkan Pemerintah Daerah

TransparanNews, KOTA BEKASI — Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Oloan Nababan menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, tekanan fiskal yang dialami pemerintah daerah harus disikapi dengan cermat agar tidak berdampak pada layanan publik yang bersentuhan langsung dengan warga.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi itu menekankan bahwa pemotongan anggaran seharusnya difokuskan pada kegiatan bersifat seremonial, bukan pada kebutuhan strategis seperti operasional pendidikan dan pelayanan kesehatan.

“Bicara efisiensi, kalaupun ada di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, pemotongan itu tidak menyangkut kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Yang dikurangi itu bagian seremonial, seperti perjalanan dinas atau acara-acara yang tidak berdampak langsung,” ujar Oloan.

Ia menegaskan, alokasi anggaran pendidikan yang diwajibkan minimal 20 persen dari belanja daerah akan tetap dipenuhi, bahkan dipastikan berada di atas batas tersebut.

“Kami pastikan porsi pendidikan itu di atas 20 persen. Kalaupun ada pengurangan dari rencana awal, itu murni efisiensi di bidang yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan mendasar,” katanya.

Bantah Dana Pusat Mengendap

Terkait isu dana bantuan pemerintah pusat yang disebut tertahan di kas daerah, Oloan membantah hal tersebut terjadi di Kota Bekasi. Menurutnya, dana yang belum dicairkan biasanya tengah menunggu proses verifikasi atau pembayaran proyek yang belum selesai.

“Kalau bicara Kota Bekasi, dana mengendap saya kira tidak pernah ada. Karena tidak sempat mengendap,” jelasnya.

Soroti Kekurangan Guru dan Infrastruktur Pendidikan

Oloan juga menyoroti persoalan klasik yang masih membayangi sektor pendidikan, mulai dari kekurangan guru hingga minimnya sarana prasarana sekolah seperti meja dan bangku belajar. Hal ini menurutnya memerlukan perhatian lebih dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.

Sementara itu, di sektor kesehatan, ia memastikan capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Bekasi yang kini berada di atas 99 persen akan terus dijaga kualitasnya.

PDI Perjuangan Pastikan Politik Anggaran Berpihak ke Warga Kecil

Sebagai Ketua Fraksi, Oloan menegaskan bahwa politik anggaran PDI Perjuangan akan terus diarahkan untuk memperkuat keberpihakan kepada masyarakat kecil.

“Fraksi PDI Perjuangan akan memberikan pengawasan dan saran agar anggaran tahun berjalan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Oloan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif memberikan kritik dan masukan konstruktif demi kemajuan Kota Bekasi.

“Ayo sama-sama kita bangun Kota Bekasi. Ketika ada sesuatu yang kurang pas, mari kita berikan kritik membangun kepada pemerintah,” ujarnya.

Keterangan ini menegaskan komitmen DPRD untuk menjaga kualitas layanan publik, sekaligus memastikan efisiensi anggaran tidak mengorbankan kepentingan warga. (ADV)