Forum Suara Kota Bahas Transformasi Bekasi di Matteá Social Space Pekayon

TransparanNews, KOTA BEKASI – Forum Suara Kota menggelar diskusi publik bertema “Menatap Wajah Transformasi Bekasi” di Matteá Social Space, Pekayon, pada Minggu (16/11/2025). Acara ini mempertemukan pemerintah, legislatif, akademisi, dan komunitas untuk membahas arah pembangunan Kota Bekasi di masa depan.

Ketua pelaksana, Pradipta Aryo Wibowo, SP, menjelaskan bahwa forum ini dirancang menjadi ruang temu gagasan lintas sektor.

“Forum Suara Kota tujuannya untuk mengumpulkan beberapa kacamata yang berbeda pemerintah, legislatif, akademisi, dan masyarakat sipil. Harapannya kebijakan ke depan bisa berdasarkan kebutuhan seluruh elemen”, ujarnya.

Sekretaris Dinas UMKM Kota Bekasi, Satia Sriwijayanti, memaparkan program penguatan 1.500 UMKM yang sedang berjalan.

Ia mengatakan, “Kami terus memperkuat pelatihan, pemasaran digital, literasi keuangan, sampai desain kemasan. Delapan puluh persen UMKM kita kuliner, jadi sertifikat halal itu wajib diperkuat.”

Ia menuturkan bahwa Pemkot Bekasi telah mengalokasikan dana Rp 85 miliar melalui BPRS Patriot Syariah sebagai pembiayaan berbunga rendah untuk UMKM.

Terkait pendataan 15.000 PKL, menurutnya, “PKL ini sangat potensial sebagai salah satu pendapatan daerah, makanya kami sedang menguatkan kajiannya agar bisa masuk ke sistem retribusi Bapenda.”

Satia juga menegaskan bahwa anggaran UMKM perlu ditambah karena “anggarannya masih belum cukup untuk memaksimalkan potensi UMKM di Kota Bekasi.”

Dari unsur komunitas, Koordinator Formulasi Yudi Ginanjarmenekankan perlunya ruang potensial bagi pemuda dan komunitas lokal.

“Untuk mencapai berdikari, sebuah komunitas wajib punya ruang yang mendukung. Pemerintah perlu memperhatikan komunitas agar berkembang dan menguatkan potensi lingkungannya,” ujarnya.

Ia memandang forum ini sebagai ruang strategis bagi warga.

“Forum ini sangat efektif sebagai titik temu untuk membahas persoalan kota sekaligus ruang aspirasi masyarakat,” tambahnya.

Wakil Rektor III UNISMA Bekasi, Abdul Khoir, juga menyoroti peran generasi muda dalam pembangunan Kota Bekasi.

Ia menegaskan, “Pemerintah perlu melibatkan generasi Z sebagai penyangga konsep agar mereka terus berorientasi pada pembangunan kota. UNISMA akan terus mendukung kegiatan kemasyarakatan yang memperkuat ruang terbuka hijau dan partisipasi publik.”

Founder Indonesia Ambil Peran, Khairy Hanip, mengungkapkan bahwa pihaknya melalui Vidion Lab sedang menyiapkan blueprint pembangunan Kota Bekasi yang berangkat dari peran masyarakat.

“Blueprint ini menyajikan konsep rencana pembangunan dari luar pemerintahan. Pajak masyarakat harus kembali dalam bentuk jaminan pembangunan,” katanya.

Ia menekankan bahwa generasi muda perlu diberi ruang yang dilindungi secara regulatif.

“Setiap peran punya arti dan dampak bagi masa depan. Perlu ada regulasi agar komunitas bisa menjadi pengelola sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tutur Khairy.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, H. Anton, menyoroti persoalan galian kabel dan fiber optik yang marak dilakukan tanpa izin sekaligus tidak dikembalikan ke kondisi awal.

“Setiap galian banyak yang tidak melalui izin masyarakat. Bekas galian itu harusnya diperbaiki sesuai fungsi awalnya,” tegasnya.

Ia turut menjelaskan kondisi pengelolaan sampah di Bantar Gebang. “Saat ini Kota Bekasi 1,6 ton untuk PLTS tenaga sampah, dan Bantar Gebang ini produsen biji plastik terbesar di Asia,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah memiliki BUMD agar produksi biji plastik bisa dikelola menjadi barang jadi sebagai pendapatan daerah. Menyinggung fasilitas TPST, ia menegaskan, “TPST Sumur Batu itu tidak layak dan harus diperbaiki supaya kejadian longsor sampah tidak terulang.” Dengan jumlah sampah mencapai hampir 10 ribu ton per hari, ia mengajak masyarakat untuk lebih sadar. “Buanglah sampah dengan bijak, mulai dipilah dari rumah,” pesannya.

Ia juga mengapresiasi diskusi ini, dengan mengatakan, “Acara seperti ini bagus. Ke depan kami bisa undang narasumber lainnya supaya Gen Z dan perwakilan daerah bisa berdialog bersama. Nanti teman-teman juga akan kami undang ke DPRD untuk komunikasi lanjutan.”

Perwakilan Komunitas Distrik Brisik, Ryan Hidayat, menyoroti citra Bekasi yang sering disebut sebagai kota banjir dan kota galian.

“Ini yang harus kita ubah bersama. Distrik terus berkolaborasi dengan akademisi dan stakeholder sebagai kontribusi terhadap program pemerintah,” ujarnya.

Ia juga menyinggung persoalan perizinan dan birokrasi UMKM yang menurutnya perlu dipermudah agar pelaku usaha bisa berkembang lebih cepat.

Forum Suara Kota menutup kegiatan dengan semangat kolaborasi. Para peserta sepakat bahwa pembangunan Bekasi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan melalui kerja bersama antara pemerintah, komunitas, akademisi, dan legislatif agar transformasi kota dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.