Gelar Rakercab Perdana, PHRI Kota Bekasi Soroti Tekanan Ekonomi Jelang Akhir Tahun

TransparanNews, KOTA BEKASI — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bekasi menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) perdana untuk mengevaluasi program kerja sepanjang tahun serta merumuskan langkah organisasi menghadapi dinamika industri pariwisata yang tengah tertekan.

Ketua PHRI (BBC PHRI) Kota Bekasi, Yogi Kurniawan menyebut, Rakercab ini menjadi momentum konsolidasi sekaligus penyegaran struktur organisasi. Tujuannya, kata dia, agar PHRI Bekasi lebih solid, kolaboratif, dan mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada seluruh anggota, mulai dari hotel hingga restoran di seluruh wilayah Kota Bekasi.

“Rakercab ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga evaluasi dan perencanaan. Kami ingin program kerja ke depan lebih sinergis dan mampu menjawab tantangan industri,” ujar Yogi.

Menjelang pergantian tahun, sektor perhotelan yang biasanya mengalami puncak okupansi kini harus lebih berhati-hati. Yogi memastikan pihaknya telah mengimbau seluruh hotel dan restoran untuk melakukan persiapan maksimal, termasuk berkoordinasi dengan kepolisian dan pemerintah setempat.

Sementara itu, Riza Bayu Aji, General Manager (GM) Hotel Grand Caman Jatibening sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Rakercab, menegaskan bahwa situasi ekonomi tahun ini membuat sektor perhotelan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan tingkat hunian.

“Secara normal, tahun baru itu masa panen bagi hotel. Tapi sekarang kami harus lebih waspada. Tetap ada persiapan, tapi kondisi ekonominya memang menuntut strategi ekstra,” ujar Riza.

Menurut Riza, industri perhotelan di Bekasi sangat merasakan dampak perlambatan ekonomi nasional. Aktivitas kementerian dan instansi yang biasanya menjadi penyumbang besar pemasukan hotel disebut mengalami penurunan tajam.

“Dulu satu kementerian bisa punya 24 agenda dalam setahun. Sekarang hanya 2–5 agenda. Pendapatan turun jauh,” jelasnya.

Ia menambahkan, sekalipun kondisi ekonomi saat ini tidak separah masa pandemi, efek ke dunia usaha tetap signifikan. Jika saat COVID-19 tingkat okupansi hotel sempat berhenti total, kondisi saat ini masih bergerak pada angka 30–40 persen, namun tekanan terhadap pendapatan tetap tinggi.

PHRI Bekasi berharap pemerintah lebih serius melibatkan pelaku industri dalam penyusunan kebijakan ekonomi, terutama kebijakan efisiensi anggaran yang sering berdampak langsung pada aktivitas perhotelan.

“Setiap kebijakan efisiensi itu harus dihitung dampaknya. Bukan hanya hotel yang terkena imbas, tetapi juga rantai pasok pemasok sayur, transportasi, UMKM jajanan pasar. Semua terdampak,” kata Riza.

PHRI menilai diskusi bersama pemerintah akan lebih efektif bila dilakukan sebagai institusi besar, bukan hanya suara individu hotel. Karena itu, organisasinya kini aktif merekrut hotel-hotel yang belum bergabung untuk memperkuat posisi advokasi.

Kedua pimpinan PHRI Bekasi optimistis kondisi industri dapat membaik pada 2026. Mereka berharap kebijakan ekonomi nasional yang baru mampu memberi dorongan bagi sektor pariwisata.

“Industri ini tidak boleh menyerah. Kita harus adaptif, bekerja sama, dan terus berjuang. Semoga 2026 memberi aura yang lebih positif bagi kita semua,” terang Riza

Rakercab pertama PHRI Bekasi ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi industri perhotelan dengan pemerintah dan menjawab tantangan ekonomi yang masih membayangi. (Rob