Serap Aspirasi Saat Reses, Wakil Ketua DPRD Soroti Soal Zonasi dan Program 100 Juta RW

TransparanNews, KOTA BEKASI — Dalam masa resesnya, Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan menyampaikan, berbagai aspirasi masyarakat yang berhasil dihimpun dari sejumlah wilayah. Isu pendidikan, infrastruktur, serta pelaksanaan program swakelola menjadi sorotan utama yang dinilai perlu pembenahan serius oleh pemerintah daerah.

Terlebih, persoalan sistem zonasi sekolah masih menjadi keluhan banyak warga. Ia menilai, hingga kini belum ada perencanaan matang terkait daya tampung siswa dan pembagian kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB).

“Banyak warga yang mengusulkan soal sekolah. Masalah zonasi ini belum sepenuhnya tuntas. Harusnya sejak awal sudah ada data jelas — berapa total kuota, berapa jumlah siswa dari domisili sekitar, agar tidak muncul kebingungan setiap tahun ajaran baru,” ujar bang Nung sapaan akrabnya.

Ia menambahkan, koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Komisi IV DPRD harus diperkuat agar persoalan rombongan belajar (rombel) dan sarana pendukung di sekolah bisa ditangani secara menyeluruh.

“Kadang kita bangun ruang kelas baru, tapi belum siap dengan fasilitasnya. Harusnya semua terintegrasi dari bangunan, peralatan belajar, hingga pemerataan guru,” kata Nung.

Tak hanya bicara Pendidikan, Nung juga menyoroti pelaksanaan program swakelola yang kini menjadi salah satu kebijakan prioritas Pemkot Bekasi. Ia mengingatkan, agar penggunaan dana, termasuk hibah dengan nominal Rp100 juta, dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Kita harus menjaga agar program swakelola ini tidak menjadi bumerang, baik bagi Pak Wali sebagai kepala daerah maupun bagi RW sebagai pelaksana di lapangan. Semua harus jelas — sistemnya, daya gunanya, dan siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Dalam kesempatan reses tersebut, Nung juga mencatat sekitar 20 titik pembangunan yang menjadi fokus aspirasi warga. Proyek-proyek itu meliputi perbaikan jalan lingkungan, pembangunan saluran air, serta pemasangan penerangan jalan umum (PJU).

Namun, ia menilai pembangunan masih sering berjalan secara parsial dan belum terintegrasi.

“Kita sering temui jalan dibangun tapi salurannya tidak ada, atau sebaliknya. Akibatnya muncul masalah baru seperti genangan dan kerusakan. Jadi setiap pembangunan harus dilihat secara menyeluruh,” jelasnya.

Reses kali ini menjadi momentum penting bagi anggota DPRD untuk menyerap dan menindaklanjuti kebutuhan warga secara langsung.

Harapannya, hasil reses dapat menjadi bahan pertimbangan konkret dalam penyusunan kebijakan pembangunan Kota Bekasi ke depan yang lebih merata, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. (ADV)