Wali Kota Bekasi Ungkap Rencana Jual Aset Mobil Dinas Lama Beralih ke Sewa Mobil Listrik

TransparanNews, KOTA BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi berencana merombak tata kelola kendaraan dinas dengan melepas sejumlah mobil lama dan menggantinya melalui skema sewa kendaraan listrik. Kebijakan ini disampaikan Wali Kota Bekasi dalam sebuah pernyataan resmi terkait efisiensi belanja daerah dan penertiban aset.

Wali Kota menjelaskan bahwa beberapa kendaraan dinas yang sebelumnya dipakai aparatur sipil negara (ASN) telah dikembalikan. Pemerintah daerah selanjutnya tengah menyiapkan langkah untuk menjual kendaraan-kendaraan tersebut.

“Mobil-mobil yang sudah tua itu akan kita jual sebagai aset. Uangnya nanti kita gunakan untuk menyewa mobil listrik,” ujar Wali Kota. Ia menekankan bahwa penjualan aset menjadi langkah strategis untuk menghadirkan anggaran yang lebih efisien dan transparan.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Bekasi, Yudianto, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemanggilan secara bertahap kepada para mantan pejabat. Upaya ini membuahkan hasil dengan dikembalikannya satu unit randis oleh seorang mantan pejabat tinggi.

“Mantan pejabat (ASN Pemkot Bekasi) kemarin sudah dilakukan pemanggilan beberapa tahapan. Nanti kita panggil lagi dan kemarin Pak Tjandra Utama Effendi selaku Mantan Sekda KotabBekasi sudah mengembalikan,” tegas Yudi, dikutip Selasa (25/11/25).

Meski telah ada pensiunan ASN yang merespons positif, pekerjaan rumah BPKAD masih sangat besar. Dari total 635 unit kendaraan dinas yang harus diinventarisasi, baru sekitar 300 unit yang telah berhasil didata dan diverifikasi.

“Kita sudah melakukan inventarisasi dari 635 kendaraan dinas di luar, sudah kita inventarisasi ada 300,” paparnya.

Lebih lanjut, Wali Kota juga menyinggung persoalan klasik yang kembali muncul setiap kali pemerintah membeli kendaraan baru, yakni lemahnya pengendalian aset. Ia mengakui masih ada sejumlah kendaraan milik Pemkot Bekasi yang keberadaannya tidak diketahui.

“Hari ini masih banyak kendaraan yang ada di luar dan kita tidak tahu keberadaannya. Kalau kita beli kendaraan baru, dikhawatirkan masalah lama muncul lagi,” ucapnya.

Untuk itu, Pemkot Bekasi memilih tidak melakukan pembelian mobil baru, termasuk untuk kendaraan dinas wali kota. Semua kendaraan yang masih layak akan dipakai hingga melewati masa ekonomis, lalu dilepas melalui mekanisme penjualan aset.

Kendati begitu, Tri menegaskan, sewa mobil listrik dinilai lebih efisien dibanding membeli kendaraan baru. Selain tidak menanggung biaya BBM, pemerintah juga terbebas dari beban pemeliharaan rutin.

“Kalau dibandingkan beli dan sewa, justru sewa lebih menguntungkan. Tidak ada biaya bensin, tidak ada biaya perawatan. Anggaran itu bisa kita efisienkan,” jelasnya.

Pemkot Bekasi juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta untuk penyediaan fasilitas pengisian daya kendaraan listrik. Skema yang disiapkan memungkinkan pemerintah mendapat pendapatan tambahan dari pembagian hasil usaha.

“Untuk pengisiannya, kita bisa kerja sama dengan pihak ketiga. Mereka pasang stasiun pengisian di Pemda atau di GOR, lalu mereka bayar sewa ke kita. Dari usaha mereka itu nanti ada bagi hasilnya,” pungkasnya. (Rob)