Warga Bekasi Timur Keluhkan Tunggakan BPJS Mandiri, Legislator PKS Janjikan Pengawalan ke Pemda 

TransparanNews, KOTA BEKASI — Kegiatan Reses III Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menjadi ruang bagi warga Bekasi Timur untuk menyuarakan persoalan yang selama ini membayangi kehidupan mereka. Dalam pertemuan yang digelar di Majelis Taklim Binaul Ummah, Kelurahan Margahayu, sejumlah warga mengemukakan harapan agar pemerintah memberi perhatian lebih terhadap layanan kesehatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Salah satu keluhan yang paling banyak muncul adalah soal tunggakan iuran BPJS Kesehatan Mandiri. Sejumlah peserta mengaku kesulitan membayar iuran rutin sehingga kepesertaan mereka kerap tidak aktif. Banyak di antara mereka berharap dapat dialihkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya ditanggung pemerintah.

“Sebagian aspirasi disampaikan terkait adanya permintaan dari peserta BPJS mandiri yang berminat beralih ke PBI atau dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi,” ujar Bambang dalam reses yang digelar Kamis (13/11/2025).

Menanggapi keluhan tersebut, Bambang memastikan bahwa warga tetap dapat mengakses layanan kesehatan dasar meskipun BPJS Mandiri mereka tidak aktif. Menurutnya, fasilitas kesehatan milik pemerintah tetap berkewajiban memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Jika BPJS mandiri tidak aktif, saya memastikan pelayanan di puskesmas dan RSUD tetap dilayani gratis. Semoga nanti update bagi yang banyak tunggakan bisa tercatat di DTKS 1–5 sehingga bisa dimasukkan ke program BPJS PBI,” jelasnya.

Selain isu kesehatan, warga juga menyampaikan aspirasi terkait dukungan promosi dan pemasaran UMKM, serta keluhan soal pembangunan lingkungan yang belum terlaksana meski tahun anggaran hampir berakhir. Mereka berharap pemerintah mempercepat realisasi perbaikan infrastruktur di tingkat kelurahan dan RW.

Bambang menegaskan dirinya akan mengawal seluruh masukan warga kepada dinas-dinas terkait agar persoalan yang disampaikan tidak berhenti di forum reses saja.

“Terkait aspirasi UMKM dan pembangunan lingkungan, saya akan mengawal masukan warga tersebut ke dinas terkait yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya,” kata dia.

Kegiatan reses ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara masyarakat dan legislatif, sekaligus memastikan setiap keluhan warga mendapatkan tindak lanjut yang konkret dari pemerintah daerah. (ADV)