Wawali Harris Bobihoe : Anak Muda Melek Politik Kunci Massa Depan Demokrasi Berkualitas

TransparanNews, KOTA BEKASI – Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe hadiri kegiatan Ritme Demokrasi, Nada, Narasi dan Kesadaran Politik Pemuda Jawa Barat, bertempat di Asrama Haji Bekasi, Margajaya, Kota Bekasi.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari edukasi politik bagi para Mahasiswa, pelajar dan anak-anak muda yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat.

Wawali Abdul Harris Bobihoe dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif tersebut yang dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi politik generasi muda.

Pendidikan politik, kata dia, merupakan salah satu instrumen penting dalam membentuk karakter pelajar sekaligus menumbuhkan kesadaran kebangsaan.

Melalui kegiatan ini, para generasi muda tidak hanya diperkenalkan pada konsep politik dan demokrasi, tetapi juga didorong untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta memiliki kesadaran kritis terhadap dinamika kebangsaan dan kemasyarakatan.

Ia juga memberikan motivasi kepada peserta yang didominasi generasi Z agar percaya diri dalam berkontribusi untuk bangsa.

“Saya mengajak anak-anakku sekalian untuk tidak pernah meragukan kemampuan kalian hanya karena usia. Kalian adalah generasi yang melek digital dan kreatif,” ujar Wawali Abdul Harris Bobihoe

Ia berharap pendidikan politik ini dapat menjadi wadah pembelajaran yang sehat dan inklusif, sekaligus memberi manfaat besar dalam membangun demokrasi yang matang dan berkeadaban di Kota Bekasi maupun di Jawa Barat.

“Kegiatan seperti ini adalah langkah nyata untuk bersama-sama memajukan Kota Bekasi yang lebih demokratis dan sejahtera, bisa terus lebih baik untuk mewujudkan Indonesia Emas. Jadi, anak muda melek politik merupakan kunci massa depan demokrasi yang semakin berkualitas tambahnya,” ucap Wawali Abdul Harris Bobihoe

Kegiatan ini diikuti oleh pelajar tingkat SMA, Mahasiswa dari berbagai serta dihadiri sejumlah pemangku kepentingan dari unsur kementerian, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan tokoh politik. (Rob)